Penulis : Mark Ungar
Penerbit : The Johns Hopkins University Press
Tebal : xviii + 389 halaman
Cetakan : Pertama, 2011
PERBINCANGAN tentang demokrasi dan reformasi sektor keamanan sering harus terjebak ke dalam pertentangan antara keinginan untuk memperbaiki kinerja aparat penegak hukum dan keinginan masyarakat umum agar pemerintah melakukan tindakan segera terhadap berbagai masalah yang ada. Demokrasi memang memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendesak pemerintah melakukan penanganan segera atas permasalahan yang ada, namun seringkali pemerintah sendiri mempunyai skala prioritas penanganan masalah yang bisa berbeda dari keinginan warga masyarakat. Dalam kaitan ini, posisi lembaga legislatif sebenarnya bisa berfungsi mempertemukan dua kutub berbeda di alam demokrasi, meski sayangnya pembangunan demokrasi di negara-negara berkembang justru mengabaikan fungsi legislatif itu.
Apalagi jika kemudian baik legislatif maupun partai politik yang menjadi penyuplai politisi untuk mengisi lembaga tersebut, ternyata mempunyai kualitas serta bobot yang sangat timpang dibanding kemampuan eksekutif dalam menuntaskan berbagai persoalan. Peran partai politik menjadi mandul ketika desakan masyarakat untuk penuntasan persoalan-persoalan nyata pada kenyataannya bukan menjadi prioritas utama. Partai politik yang diidam-idamkan menjadi saluran bagi aspirasi masyarakat justru terjebak ke dalam aksi serta pemikiran sempit berupa pemenuhan kebutuhan keorganisasian belaka.
Ketika demokrasi kemudian dipertanyakan, partai politik diragukan, dan lembaga legislatif disepelekan, maka rasa aman masyarakat pun menjadi goyah. Rasa aman dalam pemerintahan demokratis sebenarnya juga menjadi prioritas, meski untuk mencapai rasa aman itu dibutuhkan kerja keras luarbiasa, apalagi jika di sebuah negara yang sudah sangat subur praktek-praktek patronase kejahatan narkoba, pertarungan antar geng, penguasaan wilayah serta berbagai aksi kriminalitas yang secara langsung atau tak langsung telah melecehkan pemerintahan yang ada. Kenyataan itu bisa dijumpai di negara-negara yang sedang menapak jalan demokratis, seperti di Asia, Afrika dan Amerika Latin.
Studi yang dilakukan oleh Ungar dalam buku ini tertuju kepada wilayah Amerika Latin, sebuah kawasan yang terus bergulat dengan masalah keamanan dan demokratisasi. Buku nyaris setebal 400 halaman ini terbagi dalam delapan bab yang dihiasi dengan berbagai data, gambar, tabel serta daftar akronim dari beragam organisasi kemasyarakatan di Amerika Latin. Dalam paparannya, Ungar mengawali dengan bingkai teoritis tentang perubahan sosial dan reformasi sektor keamanan. Ditegaskannya, terdapat perubahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat yang harus dihadapi oleh berbagai lembaga pemerintahan, terutama kepolisian, yang tak mungkin direspon cepat layaknya membalik telapak tangan. Apalagi jika kendala yang dihadapi berbagai lembaga pemerintahan itu tak terselesaikan secara cepat. Maka, reformasi sektor keamanan yang juga menjadi bagian penting dalam proses demokratisasi mustahil akan bisa dilakukan dalam tempo singkat tanpa mencermati kendala-kendala serius di lapangan.
Ungar adalah seorang gurubesar ilmu politik Brooklyn College serta merangkap juga sebagai gurubesar ilmu 'Criminal Justice' pada 'City University of New York', AS. Buku yang ditulisnya ini didukung oleh 'Woodrow Wilson International Center for Scholars' dan diharapkan bisa menjadi buku rujukan untuk studi-studi reformasi sektor keamanan dan demokratisasi kebijakan. Ia memotret tiga negara di Amerika Latin, seperti Honduras, Bolivia dan Argentina. Pada tiga negara itu, Ungar menelusuri proses serta prosedur pengambilan kebijakan yang bukan saja melibatkan lembaga pemerintahan yang ada melainkan juga harus memperhatikan suara serta aspirasi organisasi yang banyak muncul di negara-negara tersebut.
Tingkat kejahatan di Amerika Latin sangat mencengangkan yang ditunjukkan dalam berbagai tabel serta daftar yang terhimpun dalam buku ini. Bahkan tingkat kejahatan itu secara implisit disebutkan dalam buku sebagai yang tertinggi di dunia. Muncul krisis yang tak terselesaikan sejak proses demokratisasi beberapa puluh tahun lalu bergulir di kawasan itu. Krisis ini terus perangkap pemerintah antara kebutuhan untuk reformasi yang komprehensif dan permintaan publik untuk tindakan segera, biasanya kenyataan ini mendorong pemerintah menerapkan praktek tangan besi polisi yang pernah muncul pada masa kediktatoran represif.
Dalam buku ini, Ungar meletakkan Amerika Latin di persimpangan jalan antara bentuk lama kepolisian yang reaktif dan pendekatan berorientasi masalah berdasarkan pada pencegahan dan partisipasi warga. Berdasar penelusuran yang dilakukannya, Ungar kemudian menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang perlu direformasi: hukum pidana, kepolisian, penyelidikan, praktik pengadilan, dan penahanan. Dalam kaitan ini, situasi serupa juga dihadapi Indonesia ketia berhadapan dengan mafia peradilan dan mafia hukum. Proses demokrasi serta reformasi sektor keamanan di Indonesia sepertinya memang harus belajar bagaimana pengalaman negara lain melakukan penanganan hukum, memberantas kriminalitas, tanpa harus mencederai demokrasi. (peresensi: Rosdiansyah, pegiat Surabaya Readers Club)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar